Puluhan juta kendaraan belum membayar pajak, data akan dihapus untuk menggembung

Pajak kendaraan yang belum dibayar dapat dihapus dari data pendaftaran Judi Slot dan identifikasi. Akibatnya, kendaraan tidak dapat sah di alias jalan tol yang menggembung!
Transportasi dan Pengamat Hukum, Budiyanto menyatakan bahwa aturan tersebut terkandung dalam nomor hukum 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan transportasi.

“Namun, tentu saja, ada persyaratan dan mekanisme yang harus diambil dalam penghapusan kendaraan bermotor dari daftar pendaftaran dan identifikasi, termasuk permintaan pemilik kendaraan bermotor, dan pemeriksaan resmi yang berwenang untuk melakukan perekaman dan Identifikasi Ranmor,

Menurut aspek hukum, ia menyatakan bahwa penghapusan data tentang manajemen kendaraan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 74 Hukum Llaj, paragraf 2 yang dibaca sebagai berikut:

sebuah. Kendaraan bermotor rusak airbet88 vip parah sehingga tidak dapat dieksploitasi atau
Lahir, pemilik kendaraan bermotor tidak diatur ulang setidaknya 2 (dua) tahun setelah periode validitas STNK.

Dengan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan rekaman kendaraan yang valid, itu tidak mengecualikan kemungkinan mendorong penggunaan rekaman kendaraan yang salah. Ini adalah beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan dengan kepentingan minat yang bertanggung jawab di bidang pengulas untuk menjaga kebijakan atau dengan ketentuan lain harus lebih selektif dengan studi yang matang “, katanya.

Dilaporkan sebelumnya, tim Wali Amanat Nasional dari Manungal One -Stop Administration System (SAMSAT) berencana untuk menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan mesin yang tidak diatur ulang, setidaknya dua tahun Setelah waktu untuk mengakhiri STNK.

Menurut data yang dikumpulkan Slot Gacor Gampang Menang oleh Raharja Ties, hingga Desember 2021, ada 103 juta kendaraan di kantor dengan Samsat. Namun, dari data, terungkap hingga 40 juta kendaraan atau sekitar 39% belum mengganti pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor.

Direktur Jasa Rivan Purwantono mengatakan berbagai sosialisasi akan dilakukan pada beberapa tahap, mulai dari sosialisasi hingga media sosial di webinari.

“Pertama, sosialisasi dengan publikasi media televisi, media sosial, selebaran dan webinari. Kedua, yang melibatkan para ahli dan pengamat transportasi untuk mendapatkan komentar. Ketiga, sosialisasi dan pendidikan di pemerintah daerah”, kata Rivan dalam deklarasi resminya.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top